Gorontalo - Untuk menyamakan persepsi tersebut beberapa waktu yang lalu diadakan rapat bersama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Gorontalo, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo. Salah satu poin yang disepakati adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP secara bersama. Untuk itu dibentuklah Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBP Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2015 yang diketuai oleh Kepala KPKNL Gorontalo Kurniawan Catur Andrianto. Tim ini bertugas mengatur jadwal kegiatan wasdal terpadu serta menentukan satker yang akan dijadikan sasaran.
Sinergi internal Kementerian Keuangan di Gorontalo ini dalam upaya optimalisasi penerimaan PNBP dari pemanfaatan BMN. DJKN memiliki mekanisme wasdal yang tidak hanya melakukanmonitoring dan evaluasi (monev) namun juga memilki kewenangan investigasi. Disisi lain Ditjen Perbendaharaan Negara juga memilki mekanisme monev atas pungutan PNBP yang dilakukan oleh satker. Selama ini kedua hal tersebut berjalan sendiri-sendiri dengan persepsi masing-masing tentang besaran pengenaan PNBP.
Pada tugas pertamanya, Rabu 18 Nopember 2015 Tim bergerak menuju Kantor Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Eko Priyanto Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Gorontalo bersama anggota tim lainnya meninjau langsung terkait penggunaan dan pemanfaatan aset-aset yang ada di Kompleks Pelabuhan Gorontalo, apakah sudah sesuai antara fisik (kenyataan dilapangan) dengan administrasi (yang dilaporkan).
Selain dari segi pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN, Tim ini juga meninjau dari segi penerimaan negara. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP sehingga tidak terjadi kebocoran pemasukan negara dari hasil pemanfaatan dan penggunaan BMN tersebut. Satu persatu bangunan yang ada di Kompleks Pelabuhan Gorontalo ditinjau oleh Tim sambil meminta penjelasan dari pihak satker yang mendampingi.
Diharapkan dengan adanya Tim Terpadu Monev PNBP di Provinsi Gorontalo, selain untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan serta pemanfaatan BMN maupun pengoptimalisasian penerimaan negara, juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi yang efektif terhadap pembinaan satker-satker dalam hal pengelolaan BMN. Untuk itu sebagai langkah awal, Tim melakukan langkah-langkah persuasif berupa himbauan serta mensosialisasikan secara langsung kepada satker. (Penulis/fotograger: HI KPKNL Gorontalo/Pramu Ichsan Chusnun)
Sumber : https://www.djkn.kemenkeu.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar